Ungkap OTT Pemprov Malut, Polda Jadwalkan Panggil Saksi Baru

Poldamalut.com- Polda Maluku Utara, Kepolisian Daerah Maluku Utara melalui Direktorat Reserse Kriminal Khsusu (Ditreskrimsus) terus melakukan penyidikan secara maraton untuk mengungkap secara jelas dan terang benderang kasus operasi tangkap tangan (OTT) dengan tersangka salah satu Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Malut dengan inisial JL.
Hal ini sebagaimana disampaian Ketua Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) yang juga sebagai Inspektur Pengawasan Daerah Polda Malut, Kombes Pol. Sam Yulianus Kawengian SH.
Orang nomor tiga di Mapolda Malut itu juga menegaskan, untuk kasus OTT yang saat ini dalam tahap penyidikan tersebut, bukan ada pemalsuan tandatangan, sebab tandatangan yang ada di dokumen tersebut sudah benar-benar menjadi bukti.
“Itu buka pemalsuan tandatangan, tapi tandatangan itu asli namun tidak sesuai dengan prosedur yang ada, dimana surat yang dikeluarkan itu tidak atas sepengetahuan pimpinan dan tidak ada PNPBnya, dan kasus ini masih dalam tahap penyidikan sehingga hasilnya seperti apa nanti kita lihat dari hasil penyidikan nanti,” ungkap Irwasda Malut.
Bahkan, untuk mengungkap dugaan keterlibatan pihak lainya dalam kasus ini, lanjut Irwasda, hari ini penyidik baru melayangkan panggilan pemeriksaan dengan status sebagai saksi pada salah satu Kepala Bidang (Kabid) yang ada di dinas tersebut.
“Hari ini penyidik sudah layangkan surat pemeriksaan untuk salahsatu Kabidnya yang ada, tapi saya belum tau kapan di periksanya,” ugkap Kombes Pol Sam Yulianus Kawengian.
Bahkan Kombes Pol. Sam Yulianus Kawengian SH juga mengaku, untuk membuktikan kepalsuan tandatangan yang ada di dokumen yang menjadi satu bukti tersebut, penyidik juga akan mengirimkan ke tim Laboratorium Forensik (Labfor) Makassar untuk di teliti secara jelas.
“Kita bukan ahlinya untuk mengetahui tanda tangan itu, makanya akan kita kirim ke Labfor untuk di periksa, dan saya belum tau kapan pengiriman berkas itu,” cetusnya.
Dugaan kejahatan yang dilakukan tersangka JL ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2014 silam saat masih berkantor di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate.
“Dia ini kita jerat dengan pasal 12 huruf (g) tentang pungutan liar dengan ancaman empat sampai lima tahun penjara,” pungkasnya.

Penulis : Mandala
Editor : Wanto Tftt
Publish : Wanto Tftt

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *