Jelang Pilgub Malut, Ditreskrimum ‘Warning’ Kepala Daerah yang Gunakan Fasilitas Negara

Poldamalut.com – Polda Maluku Utara, Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara (Malut) tahun 2018 mendatang, Kepolisian Daerah (Polda) Malut, melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) mulai mengeluarkan peringatan keras khususnya untuk para calon agar tidak menggunakan fasilitas negara saat melakukan berbagai kegiatan.

“Jangan sekali-kali gunakan fasilitas negara apapun dalam melakukan aktivitas baik itu kampanye maupun lainya,” tegas Kapolda Malut, Brigjen Pol. Achmat Juri yang disampaikan oleh Dirreskrimum Kombes Pol. Dian Harianto. Kamis (7/12/2017) siang tadi.

Kombes Pol. Dian Harianto menegaskan, pelanggaran yang dilakukan dalam Pildaka itu, sudah dijelaskan dan sudah diatur dalam undang-undang yang ada, bahwa segala bentuk fasilitas negara yang ada mulai dari gedung maupun rumah dinas, mobil dinas serta sebagainya yang berbaur dinas tidak boleh digunakan untuk kepentingan masing-masing terutama para calon yang saat ini masih menjabat sebagai kepala daerah.

“Terserah kepala daerah siapa saja, karena itu sudah pelanggaran dan menyalahi aturan yang bertentangan dengan UU yang ada, jadi tidak ada lagi yang coba-coba, dan kalaupun itu terjadi maka akan masuk ke tindak pidana Pilkada.” akunya.

Kombes Pol. Dian Harianto juga menambahkan, untuk mengantisipasi semua pelanggaaran jelang Pilkada nanti, pasti akan terbentuk Sentra Gabungan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan, sentra tersebut akan menerima berbagai laporan pelanggaran pilkada.

“Jadi sentral gakumdu itu akan memilah dan memilih mana-mana yang sudah benar dan masuk pada pasal tindak pidana pilkada, dan kalau memang itu ada maka saya akan tindak secara tegas.” tuturnya.

Untuk itu Kombes Pol. Dian Harianto kembali menegaskan, kepada para calon Gubernur yang bertarung nantinya agar tidak mengabaikan perintah UU, sebab itu merupakan amanah yang harus dijalankan.

“Makanya jangan sampai seluruh fasilitas negara yang ada bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, jadi kalau siapapun yang melihat ada pelanggaran, saya persilahkan untuk membuat laporan, dan kami akan menindaklanjuti laporan itu sebagaimana mestinya.” ucapnya.

Pembentukan Gakkumdu itu, kata orang nomor satu di Ditreskrimum Polda Malut, ada di tingkat Provinsi maupun Kabupaten dan Kota yang dilaksanakan masing-masing Panwas, dan semua laporan yang masuk ke Gakkumdu itu merupakan UU lekspesialis, namun jika didalam pelanggaran itu ada pelanggaran umum maka laporan tersebut akan dialihkan ke tindak pidana umum.

“Kalau ada Penganiayaan dan pengeroyokan maupun lainya maka itu sudah masuk pada pelanggaran umum, makanya kita akan bekerja serius untuk menciptakan Pemilu yang aman, Jujur dan Adil.” Pungkasnya

Penulis : Wanto Tftt

Publish : Andri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *