Berstatus Tersangka, Kades Lolobata Tetap Cairkan Dana Desa

poldamalut.comPolres Haltim, Kebijakan Kepala Desa (Kades) Lolobata, Kecamatan Wasile Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Khairudin kembali menuai kecaman dari masyarakat. Pasalnya, kades yang berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Dana Desa Tahun 2012 ini, masih leluasa melakukan pencairan Dana Desa (DD) saat diberi penangguhan penahanan dari Polres Haltim.

Ketua BPD Arif Robo yang ikut mengecam kebijakan Kades ini mengatakan, hal tersebut sangat inprosedural. Sebab, sesuai dengan amanat undang-undang nomor 6 tahun 2014 menegaskan jika status Kepala Desa sudah sebagai tersangka maka diberhentikan sementara waktu sampai menunggu putusan pengadilan atas status bersalah atau tidak.

“Tapi ini yang ada di Desa kita di sana kendati pun sudah tersangka dia masih menjalankan pemerintahan dan mengelola anggaran Dana Desa, sedangkan status dia ini kan tersangka korupsi Dana Desa,” geram Arif.

Arif mengaku kesal dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Haltim. Dikatakan, meski telah telah mengetahui status tersangka Khairudin, namun DPMD masih saja memberikan kewenangan kepadanya dalam menjalankan pemerintahan di Desa, terlebih lagi mencairkan dan mengelola anggaran Desa.

“Kita sudah pertanyakan langsung kepada Kadis DPMD Badalan Uat, bahkan dia sendiri menyampaikan bahwa sudah tidak bisa lagi menjalankan pemerintahan, tetapi berselang beberapa waktu ternyata Kades bisa mencairkan anggaran itu dan mengelolah langsung, itu yang saya rasa tidak puas.” tegasnya.

Ketika Kepala DPMD dikonfirmasi kembali perihal tersebut, sambung Arif, alasan yang diperoleh malah pencairan anggaran itu bukan oleh Kades melainkan oleh sekretaris Desa Edi Jawal  dan bendahara Desa Ramjan.

Atas permaslahan tersebut, Arif memastikan dirinya selaku ketua BPD meminta agar Pemkab Haltim segera menonaktifkan Kades, Sekdes dan Bendahara Lolobata, kemudian menggantikannya dengan yang lain supaya pelaksanaan pemerintahan di desa bisa berjalan sesuai prosedur.

“Kita hanya tidak puas dengan itu semua, makanya DPMD harus ambil langkah secepatnya karena pengelolaan pemerintahan tidak bisa orang yang berstatus tersangka.” tegasnya mengakhiri.

Terpisah, Kepala DPMD Haltim Badalan Uat saat melalui Kasubag Informasi dan Dokumentasi Alamsyah Siawa, mengaku belum bisa dikonfirmasi karena masih sibuk dengan kunjungan tamu kementerian di Haltim.

“Dia bilang masih sibuk,” singkat Alamsyah

Penulis             : Wanto Tftt

Publish            : yudhy

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *